Pemerintah mulai membahas rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat dari kalangan ekonomi atas.

Kelompok masyarakat yang masuk dalam klasifikasi tingkat ekonomi tinggi desil 9 dan 10 berpotensi besar tidak lagi diperbolehkan menikmati fasilitas subsidi tersebut.

Rencana kebijakan pembatasan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai melakukan pertemuan penting di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pertemuan tersebut juga dihadiri langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia guna membahas penyempurnaan sistem distribusi energi.

Purbaya menjelaskan bahwa penerapan pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat golongan atas tersebut direncanakan terlaksana secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan.

Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pengetatan pembelian BBM bersubsidi ini kemungkinan besar mulai diimplementasikan sebelum tahun 2027 mendatang.

Saat ini, jajaran kementerian terkait masih terus merumuskan berbagai aspek teknis serta skema yang tepat agar proses pembatasan di lapangan tidak menimbulkan kendala berarti.

Pemerintah menilai infrastruktur sistem yang dikelola oleh PT Pertamina sejauh ini telah cukup memadai untuk mendukung kelancaran kebijakan pembatasan subsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa langkah strategis ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar anggaran negara benar-benar terserap oleh pihak yang berhak.

Menurut Bahlil, alokasi anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah harus disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang selama ini benar-benar membutuhkan bantuan.

Selain kategori tingkat kesejahteraan ekonomi, pemerintah juga membuka opsi pembatasan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat.

Pemerintah memandang pemilik kendaraan mewah seperti mobil merek tertentu tidak sepatutnya mengonsumsi bahan bakar minyak yang disubsidi oleh keuangan negara.

Kajian mendalam masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh mekanisme pembatasan Pertalite ini dapat berjalan efektif menekan angka subsidi yang belum tepat sasaran.