Ketentuan mengenai perpanjangan Surat Izin Mengemudi di Indonesia resmi diajukan untuk diuji ulang di Mahkamah Konstitusi.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh seorang aparatur sipil negara yang berprofesi sebagai guru bernama Ahmad Royani.

Ia mempermasalahkan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aturan itu dinilai belum memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai masa tenggang bagi pemilik dokumen berkendara.

Alasan Gugatan Terkait Masa Tenggang SIM

Ahmad Royani menceritakan pengalaman pribadinya saat masa berlaku dokumen miliknya berakhir pada 2 Juni 2026.

Saat itu ia sedang menjalankan tugas sebagai guru untuk menyelesaikan Asesmen Sumatif Akhir Tahun bagi siswa.

Kesibukan tersebut membuatnya baru dapat mendatangi Satpas untuk melakukan proses perpanjangan pada 5 Juni 2026.

Artinya, keterlambatan pengurusan tersebut tercatat hanya berselang tiga hari dari tanggal jatuh tempo.

Namun petugas Satpas menolak permohonan tersebut karena masa berlaku dokumen telah terlewati.

Akibat penolakan itu, ia diwajibkan mengikuti seluruh tahapan penerbitan dokumen baru dari awal.

Proses tersebut mencakup ujian teori serta ujian praktik layaknya pemohon yang baru pertama kali mengajukan.

Kondisi ini dianggap mengabaikan kompetensi mengemudi yang telah dimilikinya selama bertahun-tahun.

Pemohon menilai aturan yang berlaku saat ini menimbulkan kerugian nyata berupa waktu, tenaga, serta biaya.

Dalam permohonannya, ia turut membandingkan regulasi tersebut dengan dokumen administrasi lain.

Keterlambatan memperpanjang STNK maupun paspor tidak mengharuskan pemiliknya mengulang seluruh proses dari awal.

Oleh karena itu, aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui petitumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan frasa terkait dapat diperpanjang bertentangan secara bersyarat.

Ia mengusulkan adanya masa tenggang serta penerapan denda administratif sesuai tingkat keterlambatan.

Penerbitan dokumen baru dari awal hanya diwajibkan jika keterlambatan pemilik terjadi secara ekstrem.

Batas keterlambatan ekstrem yang diajukan dalam gugatan tersebut adalah lebih dari satu tahun.