Leonardi Beberkan Alasan Tuntutan Kasus Satelit 123 Tidak Sah
Eks Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Laksda TNI Purn Leonardi menilai tuntutan jaksa di kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 cacat hukum.
Tuntutan tersebut dinilai tidak sejalan dengan dakwaan awal yang dibacakan.
Pernyataan itu disampaikan Leonardi dalam sidang pledoi yang digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Jumat.
Dalam nota pembelaannya, ia menolak seluruh tuntutan yang dilayangkan kepadanya.
Ia mengaku heran karena dirinya menjadi satu-satunya pihak dari unsur pemerintah yang ditetapkan sebagai tersangka.
Leonardi menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari atasannya saat itu.
Atasan yang dimaksud adalah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu selaku pengguna anggaran.
Ia menyebut program tersebut tidak berjalan atas inisiatif dan keinginan pribadinya.
Selama masa jabatannya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo disebut tidak pernah memutuskan menghentikan program tersebut ketika anggaran tidak diberikan.
Ia juga menyoroti perubahan dasar hukum yang digunakan dalam surat tuntutan oleh oditur militer.
Pergantian pasal dinilai bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip due process of law.
Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, menyatakan bahwa perubahan pasal tersebut tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan maupun surat dakwaan.
Oleh karena itu, tuntutan pidana tersebut dinilai sepatutnya dinyatakan tidak sah.
Selain itu, pihak terdakwa juga menyoroti perubahan nilai kerugian negara yang membengkak dalam surat tuntutan.
Nilai kerugian yang terus bertambah dinilai tidak bisa dikualifikasikan sebagai actual loss secara yuridis.
Keberatan lainnya disampaikan terhadap dalil kerugian negara yang dihitung oleh BPKP.
Perhitungan itu dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan audit keuangan.
Dalam dakwaan sebelumnya, jaksa menyebut proyek tersebut tetap berjalan sejak 2015 tanpa alokasi anggaran dalam DIPA.
Leonardi disebut menandatangani kontrak pengadaan satelit dengan Airbus Defence and Space senilai US$495 juta.
Proyek itu kemudian bermasalah karena pemerintah tidak memenuhi kewajiban pembayaran.
Gugatan arbitrase internasional di ICC lantas memunculkan kewajiban pembayaran bagi negara.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






