Eks Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Laksda TNI Purn Leonardi menilai tuntutan jaksa di kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 cacat hukum.

Tuntutan tersebut dinilai tidak sejalan dengan dakwaan awal yang dibacakan.

Pernyataan itu disampaikan Leonardi dalam sidang pledoi yang digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Jumat.

Dalam nota pembelaannya, ia menolak seluruh tuntutan yang dilayangkan kepadanya.

Ia mengaku heran karena dirinya menjadi satu-satunya pihak dari unsur pemerintah yang ditetapkan sebagai tersangka.

Leonardi menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari atasannya saat itu.

Atasan yang dimaksud adalah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu selaku pengguna anggaran.

Ia menyebut program tersebut tidak berjalan atas inisiatif dan keinginan pribadinya.

Selama masa jabatannya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo disebut tidak pernah memutuskan menghentikan program tersebut ketika anggaran tidak diberikan.

Ia juga menyoroti perubahan dasar hukum yang digunakan dalam surat tuntutan oleh oditur militer.

Pergantian pasal dinilai bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip due process of law.

Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, menyatakan bahwa perubahan pasal tersebut tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan maupun surat dakwaan.

Oleh karena itu, tuntutan pidana tersebut dinilai sepatutnya dinyatakan tidak sah.

Selain itu, pihak terdakwa juga menyoroti perubahan nilai kerugian negara yang membengkak dalam surat tuntutan.

Nilai kerugian yang terus bertambah dinilai tidak bisa dikualifikasikan sebagai actual loss secara yuridis.

Keberatan lainnya disampaikan terhadap dalil kerugian negara yang dihitung oleh BPKP.

Perhitungan itu dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan audit keuangan.

Dalam dakwaan sebelumnya, jaksa menyebut proyek tersebut tetap berjalan sejak 2015 tanpa alokasi anggaran dalam DIPA.

Leonardi disebut menandatangani kontrak pengadaan satelit dengan Airbus Defence and Space senilai US$495 juta.

Proyek itu kemudian bermasalah karena pemerintah tidak memenuhi kewajiban pembayaran.

Gugatan arbitrase internasional di ICC lantas memunculkan kewajiban pembayaran bagi negara.