Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta aparatur di tingkat paling bawah ikut bertanggung jawab memerangi peredaran obat terlarang.

Permintaan tersebut mencakup keterlibatan aktif ketua rukun tetangga, rukun warga, kepala desa, hingga lurah di wilayah masing-masing.

Para aparatur di tingkat akar rumput diminta tidak bersikap pasif ketika mendapati adanya dugaan peredaran obat terlarang.

Pemberantasan obat sediaan farmasi yang disalahgunakan seperti tramadol dinilai tidak akan efektif jika hanya dibebankan kepada polisi.

Aparatur desa dan kelurahan dinilai memiliki posisi yang sangat strategis karena berada paling dekat dengan aktivitas warga.

Informasi aktivitas mencurigakan biasanya lebih cepat diketahui oleh masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Masyarakat juga didorong agar tidak menutup mata apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang meresahkan di lingkungan mereka.

Warga diminta berani melaporkan temuan tersebut dan berkoordinasi secara langsung bersama aparat penegak hukum.

Keberanian warga menjadi salah satu kunci penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari peredaran obat terlarang.

Keterlibatan masyarakat harus dilakukan melalui prosedur yang tepat dengan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Persoalan obat terlarang tidak hanya berkaitan dengan transaksi jual beli antara para pelaku di lapangan.

Dampak buruknya dapat menyentuh kelompok usia sekolah serta berpotensi berkembang menjadi masalah sosial dan kriminalitas.

Kasus di Subang menjadi salah satu contoh nyata yang mendasari perhatian lebih besar terhadap peredaran obat tersebut.

Dua tersangka berinisial FS dan LHZ dalam kasus itu dilaporkan telah mengalami kecanduan sejak duduk di bangku SMK.