Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK bersama auditor BPKP.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk kepentingan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras PKH Tahun Anggaran 2020.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa materi pemeriksaan berkaitan langsung dengan proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bantuan sosial beras.

Berdasarkan kontrak awal, seharusnya bantuan sosial didistribusikan secara langsung dari rumah ke rumah kepada para Keluarga Penerima Manfaat.

Namun, para vendor atau distributor justru menyalurkan bantuan tersebut hanya sampai di tingkat kelurahan dan tidak mencapai titik penerima akhir.

Tindakan tersebut dinilai telah bergeser dari kontrak yang disepakati sebelumnya antara pihak Kementerian Sosial dan para penyedia jasa.

Usai menjalani pemeriksaan sekitar 4,5 jam di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 11 Agustus 2026, Rudy Tanoe menegaskan dirinya hadir sebagai saksi.

Sebelumnya, Rudy Tanoe sempat mengajukan upaya hukum Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melepaskan status tersangkanya.

Namun, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Lukman Ahmad menolak permohonan Praperadilan tersebut pada Senin, 15 Desember 2025.

KPK sendiri telah menetapkan total tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras tersebut.