Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait rencana pengelolaan dana wakaf produktif Masjid Istiqlal agar masuk ke instrumen pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa gagasan tersebut dinilai positif untuk meningkatkan optimalisasi investasi.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa implementasi skema itu tetap wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara ketat.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasan usai menghadiri Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Menurutnya, OJK masih menunggu pengajuan skema konkret dari pihak pengelola karena karakteristik dana wakaf dinilai sangat spesifik dibandingkan dana investasi biasa.

Pihak OJK memastikan bahwa seluruh pilihan instrumen hingga lembaga perantara yang dibutuhkan untuk mengakomodasi penempatan dana sudah tersedia di pasar keuangan domestik.

Hasan menekankan pentingnya menjaga koridor tata kelola serta perizinan agar proses penanaman modal tersebut berjalan dengan aman serta transparan.

Sementara itu, pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa dana filantropi Islam dari Masjid Istiqlal akan dikelola secara profesional oleh manajer investasi.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa skema ini merupakan bentuk kolaborasi lintas otoritas guna mengoptimalkan potensi filantropi berbasis syariah.

Dana keagamaan tersebut rencananya akan ditempatkan ke berbagai instrumen pasar modal syariah yang relevan dan tidak terbatas pada satu jenis produk saja.

Bentuk penempatannya bisa berupa kepemilikan saham, produk reksa dana, maupun instrumen lain yang dikelola langsung oleh manajer investasi.

Meskipun belum menerima laporan terkait total nominal dana yang sudah dihimpun hingga kini, BEI memastikan program tersebut sudah mulai bergulir.