Otoritas di Provinsi Punjab, Pakistan, dilaporkan telah menahan dan mendeportasi hampir 140.000 migran Afghan.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari kampanye nasional yang menyasar warga negara asing tanpa dokumen tinggal sah.

Departemen Dalam Negeri Punjab menyatakan bahwa total 139.902 warga Afghan telah dikirim kembali ke negara asal mereka.

Seluruh individu tersebut telah melewati rangkaian prosedur hukum yang berlaku sebelum proses pemulangan dilakukan.

Selain itu, terdapat 248 migran Afghan lainnya yang saat ini masih tertahan di dalam 39 pusat penahanan wilayah setempat.

Kelompok migran tersebut dijadwalkan segera dideportasi melalui perlintasan perbatasan Torkham setelah kasus mereka rampung.

Pemerintah Islamabad menegaskan bahwa operasi penertiban ini sangat penting demi mengatasi berbagai isu keamanan serius.

Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menegakkan aturan hukum mengenai izin tinggal warga negara asing secara ketat.

Intensitas kampanye ini meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir dan memicu berbagai kendala bagi para migran.

Sejumlah migran mengaku kesulitan memperbarui visa serta mempertahankan status hukum mereka selama berada di Pakistan.

Sebagian orang bahkan terpaksa harus pergi meskipun telah tinggal bertahun-tahun serta membangun ikatan keluarga di sana.

Catatan resmi pemerintah menunjukkan sekitar 2,66 juta migran Afghan tanpa dokumen telah dipulangkan dalam tiga tahun terakhir.

Gelombang deportasi ini berlangsung di tengah meningkatnya tantangan keamanan di wilayah Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan.

Berbagai insiden bersenjata dan serangan militan dilaporkan terus mengalami peningkatan signifikan di kawasan tersebut.

Pejabat Pakistan berulang kali menuding kelompok militan beroperasi dari wilayah teritorial Afghan tanpa hambatan berarti.

Di sisi lain, pihak berwenang Taliban secara tegas menolak seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada pihak mereka.

Berbagai organisasi kemanusiaan memberikan peringatan keras mengenai risiko besar yang dihadapi keluarga rentan.

Mereka mendesak agar keputusan deportasi tetap mematuhi standar perlindungan internasional bagi para pengungsi.

Badan kemanusiaan mencatat para pemulang sering kali menghadapi kesulitan besar setibanya kembali di Afghanistan.

Akses terhadap tempat tinggal, pekerjaan, layanan kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya sangat terbatas di sana.

Situasi ini memperlihatkan ketegangan berkelanjutan antara kekhawatiran keamanan nasional dan perlindungan migran.