Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan bahwa hukuman cambuk di muka umum masih terus berlangsung di wilayah Afghanistan.

Setidaknya 137 orang dilaporkan menerima hukuman fisik tersebut dalam kurun waktu tiga bulan dari bulan April hingga Juni.

Data PBB mencatat kelompok yang dihukum tersebut terdiri dari 112 laki-laki serta 25 perempuan.

Para korban dijatuhi sanksi atas berbagai tuduhan pelanggaran seperti pelanggaran puasa Ramadan serta hubungan di luar nikah.

Pelaksanaan hukuman ini kerap disaksikan langsung oleh masyarakat serta pejabat lokal di berbagai daerah.

Misi Bantuan PBB di Afghanistan mencatat pihak berwenang telah menghentikan publikasi resmi terkait kasus cambuk melalui internet.

Meski demikian, pemantauan menunjukkan praktik penjatuhan hukuman badan tersebut tetap berjalan di lapangan.

Selain hukuman cambuk, aparat kepolisian moral juga memberlakukan pembatasan ketat terhadap aturan berpakaian warga.

Warga sipil dilaporkan menghadapi penahanan sewenang-wenang akibat dugaan pelanggaran aturan gaya rambut serta mendengarkan musik.

Pihak penguasa setempat secara konsisten membela kebijakan hukuman fisik ini sebagai penerapan hukum Islam.

Sementara itu, dunia internasional berulang kali mendesak penghentian praktik hukuman badan karena dinilai melanggar hak asasi.

Dampak Kebijakan Moral dan Situasi Keamanan

Kantor kementerian yang mengurus propagasi kebajikan dan pencegahan wakil juga dikaitkan dengan ratusan kasus penangkapan sewenang-wenang.

PBB mencatat adanya puluhan insiden perlakuan buruk terhadap warga yang melanggar aturan moralitas tersebut.

Selain masalah hukum dan moral, laporan yang sama menyoroti jatuhnya korban jiwa di tengah masyarakat.

Ratusan warga sipil dilaporkan tewas atau mengalami luka-luka akibat sisa bahan peledak perang serta kekerasan lintas batas dalam periode waktu yang sama.