Upaya perdamaian di Gaza kembali menemui jalan buntu setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak rencana 15 poin.

Usulan tersebut diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung.

Penolakan ini disampaikan langsung oleh Netanyahu di tengah rapat kabinet pemerintahannya.

Langkah tersebut diambil di tengah tekanan politik dalam negeri Israel menjelang pemilu yang membuat posisinya semakin disorot.

Netanyahu dinilai memperketat sikap politiknya usai rencana itu menuai kritik keras dari basis pendukungnya.

Sebaliknya, kelompok Hamas serta faksi bersenjata lain di Gaza sebelumnya sudah menyatakan persetujuan terhadap rencana bertahap tersebut.

Rencana 15 poin itu diusulkan oleh Dewan Perdamaian pimpinan Amerika Serikat pada 30 Juli lalu sebagai peta jalan penyelesaian konflik.

Inti utama dari rancangan dokumen itu adalah kewajiban Hamas melucuti senjata sebagai imbalan penarikan penuh militer Israel.

Pemerintahan wilayah Gaza kemudian dialihkan kepada Komite Nasional Palestina independen yang mendapat dukungan pasukan keamanan internasional.

Semua pihak dalam dokumen tersebut menegaskan komitmen terhadap Rencana Komprehensif Presiden Trump serta Resolusi DK PBB No. 2803 (2025).

Israel diwajibkan menyelesaikan seluruh komitmen berdasarkan Protokol Sharm Sheikh, termasuk penghentian operasi militer.

Hamas dan faksi Palestina juga diwajibkan menghentikan seluruh operasi militer mereka di wilayah konflik.

Setiap kemajuan dari satu fase ke fase berikutnya sangat bergantung pada penyelesaian komitmen fase sebelumnya yang telah diverifikasi.

Hamas dan faksi lainnya sepakat menyerahkan seluruh fungsi pemerintahan sipil dan keamanan Gaza kepada NCAG.