Proses hukum terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Keputusan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 116/TK/Tahun 2025 yang diterbitkan pada 6 November 2025.

Dalam perkembangan terbaru, ahli waris Soeharto yaitu Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana resmi diterima sebagai Tergugat II Intervensi.

Permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim lewat penetapan yang dibacakan pada pertengahan bulan Juli tahun 2026.

Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto menyampaikan bahwa pihak tergugat intervensi telah menyerahkan jawaban atas gugatan.

Dinamika Sengketa Administrasi Negara

Kehadiran ahli waris sebagai pihak intervensi dinilai menghadirkan dinamika baru dalam sengketa hukum yang sedang berlangsung.

Pihak penggugat sebelumnya menyatakan keberatan karena menilai sengketa ini berfokus pada keabsahan tindakan hukum publik presiden.

Oleh karena itu, objek perkara dianggap tidak berkaitan langsung dengan hak keperdataan atau kepentingan pribadi keluarga.

Kendati demikian, majelis hakim tetap menetapkan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana untuk ikut serta dalam proses persidangan.

Gugatan ini difokuskan untuk menguji legalitas penerbitan keputusan presiden berdasarkan hukum administrasi negara dan asas kepatutan.

Para penggugat berargumen bahwa penganugerahan gelar tersebut kontradiktif dengan rekam jejak pelanggaran HAM berat dan KKN.

Agenda sidang kini telah melalui tahap replik dan duplik sebelum dilanjutkan ke tahap pembuktian berikutnya.