Pemerintah Iran akhirnya buka suara terkait penandatanganan perjanjian pertahanan baru yang melibatkan Turki, Arab Saudi, dan Pakistan.

Kesepakatan yang dikenal sebagai Pakta Pertahanan Makkah tersebut disahkan oleh ketiga negara pada pekan lalu.

Perjanjian ini langsung menarik perhatian luas karena memuat klausul yang dinilai menyerupai aliansi militer NATO.

Dalam klausul tersebut, serangan terhadap salah satu anggota akan dianggap sebagai serangan bagi seluruh negara anggota.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei memberikan pandangan kritis.

Baghaei menilai bahwa pakta itu mencerminkan adanya perubahan persepsi keamanan di kalangan negara kawasan.

Menurutnya, negara-negara di kawasan kini menyadari bahwa faktor keamanan bukanlah komoditas yang bisa dibeli melalui perantara palsu.

Baghaei juga menegaskan bahwa kawasan tersebut tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan klaim keamanan dari Amerika Serikat.

Kendati demikian, pihak Teheran memastikan tidak merasa khawatir bahwa pakta baru itu dirancang untuk merugikan mereka.

Ia turut menyoroti adanya ikatan sejarah, peradaban, serta keagamaan yang mendalam antara Iran dan ketiga negara tersebut.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan memberikan penjelasan terkait substansi dari perjanjian pertahanan tersebut.

Fidan menyatakan bahwa kesepakatan tersebut sama sekali tidak menjadikan negara tertentu sebagai target ancaman.

Ia menegaskan bahwa tidak ada ancaman bersama yang dituangkan secara tertulis di dalam dokumen resmi perjanjian itu.

Fidan menambahkan bahwa pembahasan mengenai inisiatif pertahanan ini sudah berlangsung sejak lama.

Proses diskusi tersebut bahkan telah berjalan sebelum konflik antara Amerika Serikat serta Israel melawan Iran memanas.

Lebih lanjut, Fidan menekankan bahwa Turki, Saudi, dan Pakistan bukanlah negara yang memiliki kebijakan ekspansionis.

Ketiga negara tersebut diklaim hanya berfokus pada masalah perbatasan masing-masing serta pembangunan nasional.