Otoritas Jasa Keuangan bergegas merampungkan regulasi terkait demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia.

Penyusunan aturan tersebut ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026 mendatang.

Regulasi baru ini dijadwalkan terbit secara resmi pada kuartal III-2026.

Perubahan ini akan mengubah struktur kepemilikan serta tata kelola bursa secara menyeluruh.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi memberikan penjelasan.

Proses perancangan hukum atau legal drafting rancangan Peraturan OJK segera difinalisasi.

Tahapan berikutnya melibatkan konsultasi publik yang akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Melalui kebijakan demutualisasi, kepemilikan saham bursa tidak lagi terbatas bagi anggota bursa saja.

Peluang kepemilikan saham dibuka luas bagi individu maupun badan hukum Indonesia.

OJK menyiapkan batasan kepemilikan tertentu guna mencegah konsentrasi saham pada satu pihak.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga independensi Bursa Efek Indonesia ke depannya.

Ketentuan khusus juga disiapkan bagi pihak yang memenuhi persyaratan sebagai mitra strategis.

Demutualisasi juga memisahkan status kepemilikan saham dari keanggotaan bursa.

Kepemilikan saham tidak otomatis memberikan hak melakukan transaksi perdagangan di bursa.

Hak akses perdagangan tetap diberikan kepada pihak yang memiliki izin sebagai anggota bursa.

Regulasi baru ini juga mempertegas pemisahan fungsi dalam pengelolaan bursa.

Batas antara fungsi regulasi, pengawasan, serta pengembangan bisnis diatur secara tegas.

Mekanisme pembagian dividen turut diatur dengan memperhatikan kebutuhan operasional bursa.