Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menolak permohonan praperadilan dari tersangka kasus korupsi kuota haji.

Permohonan tersebut diajukan oleh Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang juga memimpin Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia.

Hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro menyatakan langkah hukum yang ditempuh pemohon ditolak untuk seluruhnya dalam sidang putusan.

Upaya paksa berupa penggeledahan yang dilakukan oleh komisi antirasuah dinilai sudah sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku.

Tindakan penggeledahan tersebut telah didukung oleh surat penetapan resmi serta dokumen dari ketua pengadilan.

Perkara praperadilan ini didaftarkan pihak pemohon setelah proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan rampung.

Ini merupakan kali kedua upaya praperadilan diajukan oleh pihak terkait dalam proses hukum yang sama.

Sebelumnya, permohonan pertama yang menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka juga telah ditolak oleh hakim pengadilan.

Sementara itu, berkas perkara dan surat dakwaan telah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Agenda sidang perdana pokok perkara dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa setelah pelimpahan berkas rampung.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun anggaran 2023 hingga 2024 ini melibatkan empat orang tersangka.

Selain pimpinan asosiasi travel, proses hukum juga menjerat mantan Menteri Agama serta pihak swasta terkait.

Perhitungan dari tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah.