Wacana mengenai pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak memicu perdebatan publik baru.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana sebelumnya melontarkan gagasan yang mempersoalkan posisi Wakil Presiden tersebut.

Pernyataan itu langsung mendapat tanggapan keras dari pengamat politik Teddy Gusnaidi di media sosial.

Teddy menilai gagasan pemecatan tersebut tidak didasarkan pada data maupun logika yang kuat.

Ia bahkan menyebut argumentasi yang disampaikan tidak lebih dari sekadar lontaran kontroversial tanpa isi.

Dalam kritiknya, Teddy turut membawa rekam jejak Denny Indrayana sewaktu menjabat di organisasi advokat.

Ia mengingatkan publik bahwa DPP Kongres Advokat Indonesia pernah memutuskan untuk menonaktifkan Denny.

Keputusan penonaktifan tersebut dinilai memiliki landasan fakta serta mekanisme yang jelas.

Teddy menyindir agar pengalaman internal organisasi tersebut bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi Denny.

Sebelumnya, Denny Indrayana memang sempat terseret dalam sejumlah persoalan hukum dan etik.

Ia pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran informasi bohong mengenai sistem pemilu.

Selain itu, Denny juga pernah diadukan ke dewan kehormatan terkait dugaan pelanggaran aturan etika.

Rentetan persoalan tersebut berujung pada keputusan penonaktifan dirinya dari kursi Wakil Presiden KAI periode 2019-2024.

Menurut Teddy, proses pemberhentian yang pernah dialami Denny di KAI tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang terukur dan berdasar.

Ia membandingkannya dengan wacana pemecatan pejabat tinggi negara yang digulirkan tanpa landasan yang memadai.

Permasalahan etik dan hukum yang melibatkan Denny sebelumnya turut mencakup aduan dari Mahkamah Konstitusi.

Konteks inilah yang kemudian diungkit kembali oleh pengamat politik tersebut di tengah dinamika perdebatan pemecatan pemimpin negara.