Pemerintah berencana meluncurkan regulasi baru mengenai layanan ojek online pada bulan Agustus ini.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan regulasi tersebut diharapkan dapat terbit sebelum 17 Agustus 2026.

Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Kamis.

Aturan baru dalam bentuk peraturan presiden ini khusus menetapkan aturan main bagi ojek online roda dua.

Sementara itu, taksi online kemungkinan akan diatur melalui regulasi yang berbeda.

Regulasi tersebut juga berpotensi diperluas mencakup layanan antar makanan dan barang.

Penanganan untuk layanan hantaran makanan serta barang nantinya akan ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Saat ini, seluruh aplikator telah menerapkan aturan pembagian hasil sebesar 92 persen bagi pengemudi.

Sedangkan porsi untuk aplikator ditetapkan sebesar 8 persen dari total pendapatan.

Ketentuan tersebut juga bakal dimasukkan secara resmi ke dalam draf Perpres ojol yang baru.

Pemerintah juga mempertimbangkan status pengemudi ojek online agar diperlakukan sebagai pengusaha mikro.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menjelaskan penyusunan aturan ini turut membahas status serta tarif.

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan fokus utama dalam regulasi baru ini adalah perlindungan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan faktor perlindungan bagi pekerja menjadi prioritas nomor satu.

Perlindungan dan Status Usaha Mikro

Penerapan pembagian hasil yang berlaku sejak tanggal 1 Juli tersebut dipastikan masuk ke dalam rancangan aturan presiden yang tengah disiapkan pemerintah.

Di sisi lain, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman sempat menyampaikan bahwa penyusunan regulasi ini turut mendorong agar perlakuan kepada pengemudi disetarakan sebagai pengusaha mikro.

Fokus utama perlindungan tenaga kerja ini juga ditekankan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai prioritas utama dalam kebijakan baru tersebut.