Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan tegas mengenai aturan berbusana saat perayaan hari kemerdekaan nasional.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia secara resmi menyatakan bahwa tindakan pria berbusana wanita adalah haram.

Aturan tersebut terutama disorot untuk kegiatan karnaval atau pawai perayaan kemerdekaan 17 Agustus di berbagai tempat.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, KH Abdul Muiz Ali, memberikan penjelasan terkait hal ini.

Ia menegaskan bahwa tindakan menyerupai penampilan lawan jenis atau tasyabbuh dilarang keras menurut ketentuan syariat Islam.

Hukum haram berlaku bagi laki-laki yang menggunakan busana perempuan, begitu pula sebaliknya bagi perempuan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung melalui situs resmi lembaga keagamaan tersebut pada hari Minggu.

Peringatan hari kemerdekaan seharusnya diisi dengan kegiatan positif yang mencerminkan rasa syukur dan memperkuat persatuan bangsa.

Namun dalam praktiknya di lapangan, masyarakat sering kali mengabaikan norma etika serta aturan agama saat karnaval.

Larangan berpakaian menyerupai lawan jenis didasarkan pada hadis shahih riwayat Imam Bukhari.

Rasulullah Saw. dengan tegas melaknat laki-laki yang menyerupai wanita serta wanita yang menyerupai laki-laki.

Aturan larangan tersebut berlaku tanpa pengecualian di berbagai tempat umum maupun ruang privat.

Pembatasan ini mencakup area panggung hiburan hingga jalan raya tempat berlangsungnya kegiatan perayaan.

Selain masalah pelanggaran syariat, lembaga tersebut juga menyoroti dampak sosial yang timbul di era modern.

Penggunaan busana lawan jenis dinilai rentan dimanfaatkan untuk menyusupkan agenda gerakan sosial tertentu.

Praktik tersebut dinilai mengampanyekan gerakan lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan yang dilarang agama.

Aktivitas mengenakan pakaian lawan jenis dianggap sangat bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.