Pemkot Bandung Sanksi Pengusaha Rp100 Juta Akibat Tebang Pohon Sembarangan
Pemerintah Indonesia resmi menjatuhkan sanksi tegas kepada pemilik lapangan padel SixNine yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat.
Sanksi tersebut diberikan akibat tindakan penebangan sepuluh pohon tanpa izin yang dilakukan demi pemasangan sebuah videotron.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan bahwa sanksi dijatuhkan setelah melewati serangkaian proses pemeriksaan.
Proses tersebut mencakup pemanggilan resmi, verifikasi di lapangan, hingga klarifikasi langsung kepada pemilik usaha bersangkutan.
Dalam pemeriksaan itu, pihak pemilik usaha secara terbuka mengakui telah menebang sepuluh pohon di depan gedung.
Penebangan pohon tersebut dilakukan secara sengaja untuk mendukung pemasangan videotron pada bagian depan gedung.
Atas pelanggaran lingkungan tersebut, pemilik usaha telah membayarkan uang denda sebesar Rp100 juta kepada negara.
Namun, tanggung jawab pemulihan lingkungan tidak berhenti sekadar pada penyelesaian kewajiban pembayaran denda uang.
Pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemulihan ekosistem melalui penanaman kembali ribuan pohon baru.
Jumlah pohon yang wajib ditanam kembali di lokasi terdampak mencapai 1.000 pohon pelindung.
Pelaku usaha juga menyanggupi penanaman tanaman jenis pelindung berukuran sekitar 5 meter di area penebangan sebelumnya.
Persoalan keberadaan videotron itu sendiri turut berbuntut pada tindakan penyegelan yang dilakukan oleh Pemkot Bandung.
Pemerintah kota menyegel videotron tersebut karena dinilai tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame yang sah.
Tindakan penyegelan reklame ini bahkan disaksikan secara langsung oleh pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Meski demikian, pemeriksaan petugas di lapangan ternyata tidak berhenti hanya pada kasus penebangan dan videotron.
Petugas menemukan sejumlah indikasi pelanggaran tambahan terkait tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan.
Salah satu temuan krusial adalah ketiadaan fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah atau IPAL di area usaha.
Perusahaan juga dilaporkan tidak mampu menjelaskan secara rinci sumber air baku maupun neraca air kegiatan.
Selain itu, petugas mendapati saluran drainase milik umum di bagian belakang gedung telah ditutup.
Kondisi penutupan saluran umum tersebut membuat perusahaan kembali harus menghadapi berbagai persoalan administratif.
Pemilik izin usaha dinilai belum taat dalam memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas rangkaian pelanggaran tersebut, KLH akan menjatuhkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
Update Terbaru
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB






