Komunitas pengguna kapal juga membantah berbagai rumor di media sosial mengenai kepemilikan kapal yang disangkakan kepada pengusaha tertentu.

Proses investigasi KNKT ini dilandasi oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang berlaku di Indonesia.

Aturan pendukung lainnya mencakup Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.

Regulasi penutup adalah Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Sementara itu, Basarnas telah resmi mengakhiri kegiatan monitoring aktif setelah melakukan penyisiran selama empat hari berturut-turut.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit PH, menyatakan pemantauan dihentikan pada hari ketujuh setelah insiden terjadi.

Penghentian monitoring diputuskan karena sudah tidak ditemukan adanya indikasi keberadaan kapal maupun korban lain di lokasi.