Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti adanya masalah ego pemimpin dalam sebuah kebijakan masa lalu.

Pernyataan itu disampaikan ketika ia menjelaskan keberadaan dua jembatan penyeberangan orang yang berdiri berdekatan di kawasan Kuningan.

Dua fasilitas penyeberangan tersebut terletak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dengan fungsi yang hampir serupa.

Pramono memutuskan untuk membongkar salah satu jembatan karena dinilai tidak ramah bagi penyandang disabilitas.

Keputusan pembongkaran itu diambil setelah ia melakukan peninjauan langsung di lokasi pada hari Minggu.

Salah satu jembatan tersebut merupakan fasilitas lama milik Pemprov DKI Jakarta yang dibangun pada akhir era 1980-an.

Sementara itu, satu jembatan lainnya adalah fasilitas yang lebih baru dari pihak KAI untuk mendukung akses transportasi umum.

Menurut Pramono, pembangunan dua jembatan yang saling berdekatan menunjukkan lemahnya komunikasi kebijakan kala itu.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa kedua jembatan tersebut mempunyai perbedaan ketinggian yang cukup mencolok.

Perbedaan tinggi struktur tersebut menyulitkan warga penyandang disabilitas untuk memanfaatkan fasilitas penyeberangan.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk membongkar jembatan penyeberangan yang lama.

Proses pembongkaran fasilitas lama tersebut ditargetkan akan rampung paling lambat pada bulan Oktober 2026.

Sementara itu, jembatan yang lebih baru akan dipertahankan dan mendapatkan perbaikan secara menyeluruh.

Dinas Bina Marga DKI Jakarta segera memperbaiki fasilitas pendukung seperti lift agar jembatan bisa diakses semua warga.

Pramono berharap penataan ulang ini bisa mengakhiri persoalan tata kota yang telah berlangsung lama.

Ia bahkan menyebut penataan tersebut bertujuan agar tidak ada lagi istilah love and hate dalam pembangunan.