Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas terkait penanganan medis bagi warga yang mengalami insiden kekerasan di jalan raya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan seluruh biaya pengobatan korban begal akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemprov.

Kebijakan tersebut dikeluarkan setelah ia mendapati kisah keluarga korban pembegalan yang masih terlilit tunggakan biaya rumah sakit.

Ia menegaskan bahwa seluruh rumah sakit negeri maupun swasta di wilayahnya wajib memberikan pelayanan medis tanpa menjadikan biaya sebagai hambatan.

Instruksi khusus telah disampaikan kepada dinas kesehatan agar aturan pembiayaan tersebut dapat dipahami oleh setiap fasilitas kesehatan.

Pemerintah juga meminta agar disediakan nomor hotline khusus untuk memudahkan masyarakat melapor saat menghadapi situasi darurat kejahatan.

Rumah sakit dilarang menolak korban kekerasan atau penganiayaan dengan alasan persoalan administrasi keuangan yang belum terselesaikan.

Setiap korban harus mendapatkan penanganan keselamatan terlebih dahulu, sementara urusan pembiayaan akan diselesaikan lewat mekanisme pemerintah.

Kasus yang mencuat sebelumnya melibatkan anak seorang warga bernama Babas di Kabupaten Majalengka yang menjadi sasaran kejahatan jalanan.

Peristiwa pembegalan itu bermula sekitar pukul 04.00 WIB ketika korban secara tidak sengaja memergoki aksi pencurian sepeda motor.

Korban sempat berteriak meminta pertolongan hingga pelaku mengurungkan niatnya dan melepaskan kembali kendaraan yang sempat dicuri.

Namun tindakan berani tersebut membuat pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka-luka serius.

Korban sempat menyelamatkan diri ke kantor polisi sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Kendati perawatan medis telah diterima, keluarga dihadapkan pada kendala karena biaya tidak dapat ditanggung asuransi pemerintah.

Situasi tersebut memunculkan tagihan tunggakan rumah sakit yang harus dihadapi oleh keluarga korban di Kabupaten Majalengka.