Program Makan Bergizi Gratis kembali menuai perhatian publik setelah sejumlah guru menyampaikan keluhan terkait urusan teknis di sekolah.

Para tenaga pengajar mengaku terbebani oleh pembagian makanan hingga pengumpulan wadah makan atau ompreng milik para siswa.

Keluhan tersebut mengemuka dalam sidang uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa guru semestinya tidak perlu mengurus berbagai hal teknis tersebut.

Ia menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar di dalam kelas seharusnya tidak terganggu oleh pelaksanaan program makan gratis.

Pihak Badan Gizi Nasional telah berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait masalah ini.

Setiap sekolah telah dilengkapi dengan dua petugas penanggung jawab yang menerima insentif khusus dari lembaga.

Petugas tersebut bertugas secara langsung untuk membantu proses distribusi makanan sampai ke setiap kelas.

Dengan demikian, peran utama guru di dalam kelas difokuskan untuk mendampingi serta memberikan edukasi kepada para siswa.

Pendampingan tersebut mencakup aktivitas cuci tangan, antre mengambil wadah makan, berdoa, hingga penjelasan kandungan gizi.

Selain itu, guru juga diminta untuk memastikan agar makanan dari program ini tidak dibawa pulang oleh para pelajar.

Langkah pencegahan itu dilakukan guna menghindari risiko kesehatan apabila makanan dikonsumsi setelah terlalu lama disimpan.

Badan Gizi Nasional mencatat sejumlah laporan mengenai makanan yang dibawa pulang lalu dikonsumsi saat kualitasnya sudah menurun.

Kondisi semacam itu kerap menimbulkan keluhan kesehatan pada anak yang kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan program.