Program Makan Bergizi Gratis menghadapi tantangan baru terkait proyeksi alokasi pembiayaan untuk tahun mendatang.

Hal tersebut mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang penggunaan dana pendidikan dalam anggaran negara.

Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Charles Honoris memberikan penjelasan mengenai perkiraan sisa alokasi dana.

Dari pagu indikatif senilai Rp268 triliun, dana yang berada di luar klaster pendidikan diperkirakan hanya berada di kisaran Rp40-50 triliun.

Namun, ia menegaskan bahwa pihak parlemen belum menetapkan secara resmi total anggaran tersebut untuk tahun depan.

Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu agar ketentuan larangan tersebut berlaku paling lambat pada tahun 2028.

Kendati demikian, pihak parlemen berharap aturan itu sudah bisa mulai diterapkan pada tahun 2027 mendatang.

Pagu indikatif untuk tahun depan hingga kini belum ditetapkan secara resmi oleh lembaga terkait.

Kondisi tersebut masih menyisakan ruang terbuka untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran program.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menyatakan dukungannya terhadap langkah evaluasi anggaran.

Efisiensi dinilai sangat diperlukan agar pelaksanaan program tidak kembali menghadapi persoalan pemborosan belanja.

Ia menyinggung kembali peristiwa belanja yang dinilai tidak tepat sasaran pada periode sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dana pendidikan dalam anggaran negara tidak boleh lagi dipakai untuk membiayai program tersebut.

Putusan tersebut menegaskan bahwa anggaran pendidikan wajib dipisahkan dari pembiayaan makan bergizi gratis.

Lembaga peradilan menilai program tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai komponen utama penyelenggaraan pendidikan.

Ketentuan tersebut tercantum secara resmi di dalam amar putusan nomor 40/PUU-XXIV/2026.

Perkara hukum ini diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara kepada lembaga peradilan.

Pemohon menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk program tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal itu mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran negara.

Dana tersebut semestinya dipakai untuk membiayai kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kebutuhan tersebut mencakup peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Selain itu, dana tersebut juga ditujukan untuk penyediaan sarana serta pemerataan akses pendidikan.

Pemerintah dan parlemen kini harus menghadapi persoalan baru dalam menyusun skema pembiayaan program.