Program Makan Bergizi Gratis kembali menuai perhatian publik setelah sejumlah pengajar menyampaikan keluhan terbuka.

Mereka mengaku terbebani oleh urusan teknis distribusi makanan hingga pengumpulan wadah makan atau ompreng.

Keluhan tersebut mencuat dalam sidang uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Para guru menilai tugas tambahan mengurus wadah makan tersebut sangat menyita waktu belajar dan mengajar di kelas.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memberikan penjelasan resmi.

Ia menegaskan bahwa tenaga pendidik semestinya tidak perlu direpotkan dengan urusan teknis pembagian makanan.

Badan Gizi Nasional terus berkoordinasi erat dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Koordinasi ini bertujuan agar pelaksanaan program makanan bergizi tidak mengganggu aktivitas akademis di sekolah.

Setiap sekolah bahkan telah dilengkapi dengan dua petugas penanggung jawab khusus.

Petugas tersebut mendapatkan insentif khusus untuk membantu proses distribusi makanan hingga sampai ke ruang kelas.

Peran utama tenaga pendidik dalam program ini sebenarnya difokuskan pada pendampingan siswa.

Guru bertugas memberikan edukasi kesehatan selama kegiatan makan bersama berlangsung.

Aktivitas edukatif itu meliputi kebiasaan mencuci tangan, mengantre, berdoa, dan mengenalkan kandungan gizi.

Selain itu, pengajar juga diminta memastikan para siswa tidak membawa pulang makanan yang telah dibagikan.

Langkah pencegahan tersebut diambil untuk menghindari risiko penurunan kualitas makanan.

Makanan yang dikonsumsi terlalu lama setelah dibagikan dikhawatirkan dapat memicu gangguan kesehatan.

Badan Gizi Nasional mencatat adanya temuan siswa yang membawa pulang jatah makanan ke rumah.

Konsumsi makanan sisa tersebut kerap menimbulkan keluhan sakit perut yang kemudian dikaitkan dengan program pemerintah.

Oleh karena itu, pengawasan aktif dari tenaga pendidik di sekolah dinilai sangat penting.

Edukasi langsung di kelas diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan program secara keseluruhan.