Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terus mendorong penguatan tata kelola.

Dorongan tersebut dilakukan melalui pengesahan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia serta pengembangan Produk Domestik Bruto Syariah.

Hal tersebut terungkap dalam Webinar Diseminasi Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Triwulan II/2026.

Para pembicara menilai penguatan instrumen tersebut penting untuk mengukur kontribusi sektor ekonomi syariah.

Langkah ini juga bertujuan menyatukan kebijakan di antara lintas kementerian serta lembaga.

Ketua Harian IAEI Muhammad Syakir Sula menyatakan Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemimpin global.

Modal besar tersebut ditunjukkan mulai dari jumlah penduduk muslim hingga dukungan dari sisi akademik serta kelembagaan.

Ekonomi syariah dinilai tidak cukup dipandang sekadar sebagai aktivitas bisnis semata.

Sektor ini harus menjadi gerakan bersama untuk membangun kesejahteraan bangsa.

IAEI menyatakan siap memperkuat kolaborasi antara kalangan akademisi, regulator, pelaku industri, dan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KNEKS Sholahudin Al Aiyub menyebut sektor ini telah masuk dalam RPJPN 2025-2045.

Sektor tersebut juga telah masuk ke dalam RPJMN serta Asta Cita.

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia dinilai perlu memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain itu, Produk Domestik Bruto Syariah diperlukan untuk memberikan gambaran secara lebih akurat.

Gambaran akurat tersebut ditujukan untuk melihat kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.