Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengakhiri operasional salah satu pelaku usaha modal ventura syariah di tanah air.

Lembaga pengawas sektor keuangan tersebut mencabut izin usaha PT BTPN Syariah Ventura secara efektif sejak 3 Agustus 2026.

Keputusan penting ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-47/D. 06/2026 yang diterbitkan baru-baru ini.

Langkah administratif tersebut diambil sebagai tindak lanjut langsung atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembubaran.

Kepala Departemen Perizinan OJK Indra Salfian A menjelaskan bahwa keputusan pencabutan izin berlaku sejak surat tersebut ditetapkan.

Menanggapi pencabutan izin ini, manajemen perusahaan diwajibkan segera menjalankan seluruh proses pembubaran badan hukum.

Perusahaan juga harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha diputuskan.

Agenda utama rapat tersebut mencakup pengesahan pembubaran badan hukum sekaligus pembentukan Tim Likuidasi yang sah.

Selain itu, perusahaan diwajibkan menunjuk penanggung jawab serta pegawai sebagai gugus tugas dan pusat layanan pengaduan.

Pusat layanan tersebut bertugas melayani kepentingan para debitur dan masyarakat luas hingga Tim Likuidasi terbentuk.

Pihak manajemen juga diminta menyampaikan informasi secara transparan kepada debitur dan kreditur terkait penyelesaian kewajiban.

Ketentuan regulator juga melarang perusahaan menggunakan kata ventura atau ventura syariah pada nama badan usahanya.

Aturan pelarangan nama tersebut merujuk pada Peraturan OJK Nomor 34 Tahun 2015 serta perubahannya melalui regulasi terbaru.