Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan skema bekerja dari rumah secara bergantian bagi sekitar 1.000 aparatur sipil negara.

Kebijakan tersebut diterapkan bagi pegawai yang berkantor di Gedung Badan Pendapatan Daerah sebagai dampak dari peristiwa kebakaran.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Bayu Meghantara menyampaikan penjelasan terkait pengaturan kerja sementara ini.

Pegawai dapat berkantor di kantor suku dinas wilayah kota maupun memanfaatkan gedung milik Pemprov DKI Jakarta lainnya.

Sekitar 1.000 aparatur sipil negara dari sejumlah perangkat daerah diketahui berkantor di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis.

Mereka antara lain berasal dari Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Unsur instansi lain yang berkantor di sana meliputi Dinas Perhubungan, Bank Jakarta, hingga Dewan Kerajinan Nasional Daerah.

Skema kerja sementara itu disiapkan agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan sembari menunggu kondisi gedung dan hasil penanganan.

Pemerintah provinsi juga memastikan pelayanan publik tidak terganggu, khususnya layanan perpajakan bagi masyarakat.

Seluruh data perpajakan dinyatakan aman karena telah terdigitalisasi dan memiliki sistem pencadangan pada server di lokasi terpisah.

Hal serupa berlaku untuk data aset daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah di lokasi yang aman.

Kebakaran gedung tersebut terjadi pada Jumat sekitar pukul 21.30 WIB berdasarkan catatan kronologi peristiwa.

Titik api berdasarkan informasi awal diduga berasal dari lantai 11 dan kemudian merambat hingga lantai 16.

Dalam kejadian tersebut, satu pekerja yang sempat berada di lantai 15 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

Korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani rangkaian perawatan medis.