Universitas Gadjah Mada menegaskan posisi institusinya agar tidak terseret lebih jauh dalam polemik ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo.

Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia menyampaikan klarifikasi resmi tersebut melalui kanal YouTube kampus pada tanggal 22 Agustus 2025.

Menurut pihak rektorat, pihak yang melemparkan keraguan terhadap keaslian dokumen akademik tersebut seharusnya memiliki tanggung jawab untuk membuktikannya.

Ova menilai institusi pendidikan tidak boleh dibebani kewajiban untuk mencari pembuktian atas tuduhan yang beredar di tengah masyarakat luas.

Pihak yang menuding adanya masalah pada dokumen itu dinilai wajib menyampaikan bukti konkret untuk mendukung argumen mereka.

Tuntutan agar kampus membuktikan bentuk fisik ijazah dianggap sebagai sebuah kekeliruan yang mencampuradukkan wewenang institusi.

Ova menjelaskan bahwa pihak universitas hanya memegang data serta dokumen administratif terkait perjalanan akademik mahasiswa yang bersangkutan.

Data internal tersebut mencakup catatan kehadiran mahasiswa, proses perkuliahan, hingga kelulusan wisuda pada tahun 1985 silam.

Oleh karena itu, UGM memilih untuk fokus pada ranah administratif akademik dan meminta publik menyelesaikan polemik lewat jalur pembuktian mandiri.

Lebih lanjut, Rektor UGM menegaskan bahwa institusinya memiliki dokumentasi lengkap mengenai proses akademik Jokowi sejak masuk, berproses, hingga diwisuda pada tahun 1985.

Dengan bukti administratif yang sah tersebut, pihak universitas memastikan bahwa peran kampus terbatas pada pengelolaan data akademik dan tidak akan mengambil posisi dalam perdebatan hukum maupun politik di luar kewenangan institusi.