Badan Gizi Nasional secara agresif memperketat sistem pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN Sudaryono mengambil langkah tegas untuk membenahi seluruh lini operasional.

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada pimpinan baru tersebut agar berani menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Arahan utamanya adalah menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.

Pengawasan Ketat di Lapangan

BGN mewajibkan para pejabat eselon I dan II untuk berkantor langsung di daerah masing-masing. Kebijakan ini bertujuan memastikan pengawasan berjalan optimal hingga tingkat bawah.

Setiap wilayah provinsi dan kabupaten kini memiliki penanggung jawab struktural khusus. Langkah tersebut diambil karena dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tersebar di berbagai wilayah.

Selain penempatan pejabat, BGN menyiapkan pemasangan kamera pengawas di seluruh dapur. Sistem CCTV itu terhubung langsung ke kantor pusat untuk memantau aktivitas secara real-time.

Standar Operasional Baru

Pengelola dapur kini wajib menggunakan sistem pencatatan digital atau logbook. Sistem ini merekam seluruh proses dari pembelian bahan baku hingga makanan diterima sekolah.

BGN juga memperketat aturan konsumsi makanan maksimal empat jam setelah selesai dimasak. Setiap ompreng makanan wajib diberi label batas waktu konsumsi demi menekan risiko kesehatan.

Dapur yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi diberi tenggat waktu hingga 10 Agustus 2026. Dapur yang mengabaikan aturan tersebut bakal ditutup secara permanen.

Penataan Ulang Sasaran

Program prioritas ini juga mengalami penataan ulang pada daftar penerima manfaat. Ratusan sekolah swasta dengan kategori elite menyatakan mundur dari program tersebut.

BGN saat ini masih menghitung ulang jumlah total target penerima setelah proses penyisiran selesai. Komunikasi intensif terus dilakukan bersama pihak sekolah serta orang tua murid.

Sistem digital baru turut disiapkan agar orang tua siswa dapat memantau menu harian. Publik dapat mengakses informasi kandungan gizi serta asal dapur melalui verifikasi nomor induk kependudukan.