Heboh Sorotan Mentan Amran Soal Anggaran Pertanian Aceh, Pemerintah Provinsi Buka Suara: Begini Fakta Penyaluran Dana Rp 1,6 Triliun yang Sebenarnya!
Ukuran Teks
Realisasi di Lapangan: Penyerapan Dana Capai 47,8 Persen
Lantas, sejauh mana progres penyerapan dana yang menjadi wewenang daerah? Untuk anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp 515 miliar yang dikelola oleh satker daerah, Nurlis memastikan bahwa realisasi penyerapannya terus dikebut. Hingga tanggal 3 Agustus 2026, tingkat penyerapan anggaran telah mencapai 47,8 persen.
Angka ini dinilai cukup progresif mengingat program ini berfokus pada pekerjaan fisik di lapangan, seperti optimalisasi lahan serta rehabilitasi jaringan irigasi dan sawah yang mengalami kerusakan kategori ringan hingga sedang akibat bencana. Pelaksanaan di lapangan pun dilakukan secara gotong royong dan kolaboratif antara Kementerian Pertanian, Distanbun Aceh, serta dinas terkait di berbagai kabupaten/kota yang terdampak.
Potret Kerusakan Lahan Sawah Aceh Pascabencana
Sebagai informasi tambahan bagi publik, bencana alam yang melanda Aceh beberapa waktu lalu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor ketahanan pangan. Berdasarkan pendataan terbaru, luas total lahan sawah di Aceh yang terdampak bencana mencapai angka yang memprihatinkan, yakni 57.485 hektare.
Rincian tingkat kerusakannya adalah sebagai berikut:
- Rusak Ringan: 27.437 hektare
- Rusak Sedang: 13.651 hektare
- Rusak Berat: 16.276 hektare
- Sawah Hilang (Tertimbun/Hanyut): 120 hektare
Kabar baiknya, upaya penanganan terus menunjukkan hasil yang positif. Saat ini, luas lahan yang sudah dan sedang dalam tahap penanganan melalui program optimalisasi dan rehabilitasi telah mencapai 40.852 hektare.
"Saat ini yang sudah dan sedang berjalan untuk optimalisasi lahan dan rehabilitasi, baik yang rusak ringan maupun sedang, telah mencakup 40.852 hektare. Kegiatan ini dilaksanakan secara sinergis oleh Kementan, Distanbun Aceh, bersama dinas pertanian di kabupaten/kota se-Aceh yang terdampak bencana," pungkas Nurlis Effendi menutup klarifikasinya.
Dengan penjelasan komprehensif ini, Pemerintah Aceh berharap masyarakat dapat memahami alur birokrasi dan distribusi bantuan pusat secara lebih jernih. Ke depan, sinergi antara pusat dan daerah diharapkan semakin solid agar traktor, bibit, dan bantuan lainnya segera sampai ke tangan para petani yang paling berhak di pelosok Serambi Mekkah.






