Membedah Mekanisme: Bukan Transfer Tunai ke Kas Daerah!

Salah satu kesalahpahaman terbesar yang terjadi di masyarakat adalah asumsi bahwa dana triliunan rupiah tersebut ditransfer secara tunai dan utuh ke rekening kas pemerintah daerah (APBA). Faktanya, mekanisme pengelolaan keuangan negara tidak bekerja sesederhana itu.
 
Nurlis menjelaskan bahwa anggaran pemulihan pertanian tidak sepenuhnya berbentuk transfer dana langsung (block grant) ke kas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Sebaliknya, dana tersebut disalurkan melalui berbagai skema dan mekanisme yang ketat sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan negara.
 
"Publik perlu memahami bahwa mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah. Semuanya berjalan beriringan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya memberikan pencerahan.
 
Dukungan dari pusat ini lebih banyak diwujudkan dalam bentuk program nyata, kegiatan lapangan, serta bantuan barang yang dapat dirasakan langsung oleh para petani. Bantuan tersebut meliputi pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, penyediaan bibit unggul padi dan jagung, hingga program pengembangan perkebunan yang dikelola langsung oleh balai-balai di bawah naungan Kementan.
 

Fakta Data: Total Dukungan Kementan Capai Rp 2,5 Triliun

Lebih jauh, Nurlis membeberkan data transparan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh. Berdasarkan catatan resmi, total alokasi dukungan program pemulihan sektor pertanian dari Kementerian Pertanian untuk Aceh justru jauh lebih besar dari angka Rp 1,6 triliun yang disorot, yakni mencapai kisaran Rp 2,5 triliun.
 
Namun, angka fantastis ini tidak seluruhnya berada di bawah kendali atau eksekusi langsung pemerintah daerah. Berikut adalah rincian distribusi dana tersebut:
 
  1. Dana Tugas Pembantuan (TP) Daerah: Sekitar Rp 515 miliar dialokasikan ke satuan kerja (satker) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dana ini secara khusus difokuskan untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah seluas kurang lebih 40.000 hektare.
  2. Dana yang Dikelola Pusat: Sisanya, yang bernilai sekitar Rp 2 triliun, dikelola langsung oleh satuan kerja pusat dan berbagai balai di bawah Kementerian Pertanian (berdasarkan data per 23 Juli 2026). Anggaran jumbo ini digunakan untuk pengadaan alsintan berskala besar, distribusi bibit nasional, dan program strategis perkebunan yang dieksekusi langsung oleh pusat di wilayah Aceh.