Isu mengenai lambatnya penyaluran anggaran bantuan pemulihan lahan pertanian pascabencana di Aceh kembali memanas dan menjadi sorotan tajam publik. Polemik ini mencuat setelah pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menyoroti realisasi anggaran di Serambi Mekkah tersebut mendadak viral di berbagai platform media sosial.
 
Merespons bola liar yang berkembang di tengah masyarakat dan memicu beragam persepsi, Pemerintah Provinsi Aceh akhirnya angkat bicara. Melalui Juru Bicaranya, Nurlis Effendi, pemerintah daerah memberikan klarifikasi utuh terkait mekanisme penyaluran dana yang dimaksud, sekaligus meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di ruang publik.
 
"Pernyataan Bapak Menteri memang mendapat perhatian yang sangat luas dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah-tengah warga," tegas Nurlis Effendi di Banda Aceh, Kamis (6/8/2026).
 

Awal Mula Polemik: Pertemuan di Jakarta dan Video Viral

Akar dari polemik ini bermula dari pertemuan antara Mentan Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (4/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Mentan secara gamblang mempertanyakan dan menyoroti lambatnya penyaluran anggaran pemulihan sektor pertanian senilai Rp 1,6 triliun. Dana raksasa ini sejatinya telah dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana alam, termasuk Aceh.
 
Tak lama setelah pertemuan itu, sebuah potongan video yang diunggah di platform TikTok mendadak viral. Dalam unggahan tersebut, disebutkan secara spesifik bahwa Aceh menjadi daerah dengan persentase penyaluran dana pemulihan pertanian yang paling rendah kepada para petani. Narasi dalam video tersebut sontak memicu reaksi keras, tanda tanya besar, dan rasa penasaran dari masyarakat Aceh yang memang sedang berjuang keras memulihkan sektor agraris mereka pascabencana.
 
Pemerintah Aceh sendiri tidak menampik bahwa substansi dari apa yang disampaikan oleh Mentan Amran Sulaiman mengenai pentingnya dukungan pemulihan sektor pertanian adalah benar adanya. Namun, Nurlis menekankan bahwa ada aspek teknis dan birokrasi yang selama ini luput dari pemahaman publik, sehingga menimbulkan kesan keliru bahwa pemerintah daerah lambat atau bahkan menahan dana tersebut.
 

Update Terbaru