Berkas perkara pertama yang mencakup TA, MY, dan ARL telah lebih dahulu dinyatakan lengkap pada 9 Juni 2026 dan kini memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Depok.

Dari total estimasi aset sitaan yang mencapai sekitar Rp425 miliar, rinciannya terdiri atas berkas TA, MY, dan ARL sekitar Rp319 miliar, berkas AS sekitar Rp30 miliar, serta berkas FH sekitar Rp75 miliar.

Aset tersebut meliputi 694 sertifikat hak atas tanah serta 16 objek tidak bergerak yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, dan Bali dengan nilai mencapai sekitar Rp390 miliar.

Penyidik juga menyita 13 deposito senilai sekitar Rp18 miliar, uang tunai dan saldo rekening sekitar Rp12 miliar termasuk mata uang asing US$1.092, serta empat kendaraan bermotor senilai sekitar Rp500 juta.

Sementara itu, penanganan perkara terhadap tersangka FH masih berjalan dengan pemeriksaan terhadap 35 saksi dan penyitaan uang tunai yang disebut sebagai fee duta merek senilai Rp5,25 miliar.

Penyidik juga akan melakukan penyitaan terhadap 58 aset tanah di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta guna melengkapi total estimasi aset sitaan dalam berkas FH. Untuk mendukung mekanisme restitusi dan pemulihan kerugian korban, Dittipideksus Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban guna memverifikasi data korban yang jumlahnya telah mencapai 5.714 orang, serta menggandeng OJK dan PPATK untuk mengintensifkan penelusuran aset.