Pengadilan banding federal Amerika Serikat meminta pemerintahan Presiden Donald Trump untuk segera menghentikan pembangunan ruang dansa di kompleks Gedung Putih.

Majelis hakim di Distrik Columbia Circuit menegaskan bahwa setiap presiden hanyalah penyewa sementara dan bukan pemilik sah dari bangunan tersebut.

Pihak pengadilan menilai bahwa seorang kepala negara tidak diizinkan melakukan perubahan besar tanpa mengantongi persetujuan resmi dari kongres.

Meski demikian, pengadilan memberikan waktu penundaan selama 14 hari agar pemerintah dapat menyiapkan langkah hukum lanjutan.

Pemerintahan Trump berencana membawa keputusan tersebut ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Merespons perintah itu, Donald Trump melampiaskan kemarahannya melalui akun media sosial Truth Social pada hari Jumat.

Ia menyebut putusan pengadilan tersebut sangat tidak adil dan harus segera dibatalkan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung.

Menurut Trump, keputusan ini terlihat mengerikan serta sarat akan muatan politik yang merugikan.

Ia juga berargumen bahwa penundaan proyek ini justru membuat para pejabat di lingkungan kepresidenan menjadi lebih rentan terhadap serangan luar.

Pemerintah sebelumnya mengeklaim bahwa pembangunan fasilitas ruang dansa tersebut sangat penting untuk menggelar berbagai acara formal berskala besar.

Selain itu, fasilitas tersebut dirancang untuk mencakup tempat perlindungan bom, fasilitas medis, serta sistem pertahanan dari drone dan rudal.

Rencana pembangunan ini merupakan bagian dari ambisi besar Trump untuk mengubah lanskap fasilitas penting di Washington.