Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membenarkan bahwa pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden khusus.

Langkah tersebut dibuat untuk mendukung operasional PT Timah Tbk di Pulau Belitung.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan penjelasan penting.

Penyusunan aturan ini dilakukan menyusul habisnya kuota produksi timah PT Timah di Pulau Belitung untuk tahun 2026.

Sebagai langkah pengganti, pemerintah mendorong penyerapan produksi bijih timah dari tambang rakyat.

Upaya itu dilakukan di wilayah tersebut guna memenuhi kebutuhan produksi PT Timah.

Tri menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak mengajukan penambahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya untuk tahun 2026.

Kendati demikian, ia belum membeberkan jumlah pasti produksi bijih timah dari tambang rakyat yang akan diserap.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, memberikan tanggapan terkait mekanisme penetapan harga.

Pemerintah juga tengah mengkaji mekanisme penetapan harga pembelian bijih timah.

Kajian itu bertujuan agar harga memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat penambang.

Menurut Bambang, harga beli yang berlaku saat ini dinilai belum mencerminkan biaya produksi masyarakat.

Pihaknya menginisiasi Harga Pokok Mineral yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Kabarnya, aturan tersebut sudah sampai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk dievaluasi.

Setelah proses asesmen selesai, mekanisme tersebut dapat segera ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

Sumber pasokan dari tambang rakyat nantinya akan berasal dari berbagai pihak.

Pasokan tersebut bisa berasal dari koperasi, kelompok masyarakat, hingga mitra resmi PT Timah.