Fenomena pekerja migran nonprosedural di luar negeri sering kali berakar dari persoalan ekonomi yang mendalam di daerah asal.

Tekanan finansial tersebut muncul akibat tuntutan sosial masyarakat dalam membiayai berbagai tradisi hajatan serta pernikahan.

Warga kerap terpaksa mencari pinjaman dana dari lembaga keuangan informal yang mengenakan tingkat bunga sangat tinggi.

Beban pelunasan utang yang membengkak ini akhirnya mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan bekerja ke luar negeri secara tidak resmi.

Situasi tersebut membuat para pekerja migran berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya sempat menangani pengaduan belasan warga di Lombok Timur yang telantar.

Para korban mengaku mengalami perlakuan buruk serta ketidaksesuaian pengupahan akibat prosedur pemberangkatan yang tidak transparan.

Keberangkatan lewat jalur nonprosedural menyebabkan pekerja kehilangan hak perlindungan hukum yang memadai selama berada di luar negeri.

Persoalan pekerja migran ilegal dinilai tidak cukup diselesaikan hanya melalui penindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Faktor pendorong berupa tekanan ekonomi dan masalah kesejahteraan warga juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Selain masalah pekerja migran, peredaran obat keras jenis tramadol serta praktik perjudian turut disorot.

Berbagai tantangan sosial tersebut ditangani dengan mengedepankan pendekatan hak asasi manusia dan konsep pertahanan semesta.