Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengenang masa-masa awal kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Kebijakan tersebut ia kawal bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Pemerintah sempat menghadapi berbagai cibiran hingga tekanan dari dunia internasional akibat aturan tersebut.

Indonesia bahkan harus menghadapi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia.

Luhut masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ketika kebijakan itu bergulir.

Sementara itu, Bahlil menduduki posisi sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan sanggup menjalankan kebijakan pembatasan bahan mentah.

Namun, Bahlil tetap bersikeras mempertahankan kebijakan larangan ekspor bahan mentah tersebut.

Situasi saat ini justru berbalik karena pihak yang dulu menertawakan kini berlomba mencari Bahlil.

Mereka ingin menanamkan modal di sektor nikel di Indonesia.

Ketegasan pemerintah tersebut berdampak signifikan terhadap lonjakan nilai ekspor produk nikel dan turunannya.

Daerah seperti Morowali dan Halmahera Tengah kini mencetak pertumbuhan dua digit.

Kawasan tersebut sebelumnya nyaris tidak tercatat dalam peta ekonomi nasional.

Kini, wilayah itu berhasil masuk dalam rantai pasok industri global.

Bahlil turut membagikan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ia mengaku banyak digembleng oleh Luhut dalam mengasah kemampuan negosiasi investasi.

Bahlil menyebut dirinya mendapat bimbingan langsung selama enam bulan oleh Luhut.

Ia juga menceritakan momen ketika dipanggil oleh Presiden Joko Widodo dan Luhut.

Pertemuan itu membahas dampak perang dagang antara China dan Amerika Serikat.

Sebanyak 32 perusahaan merelokasi pabrik dari China ke Vietnam pada masa itu.

Namun, tidak ada satupun pabrik relokasi tersebut yang masuk ke Indonesia.

Temuan di lapangan menunjukkan harga tanah kawasan industri di Vietnam jauh lebih murah.

Hal itu mendorong pemerintah membangun Kawasan Industri Terpadu Batang.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehadiran negara menyediakan lahan kompetitif.