Kementerian Pertanian menyatakan menyambut baik penjelasan dari juru bicara Pemerintah Aceh mengenai mekanisme dukungan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan.

Pemulihan ini difokuskan untuk mengatasi dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, menyebut penjelasan pihak daerah sudah tepat dan sejalan dengan data kementerian.

Sinergi tersebut mencerminkan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah demi kepentingan masyarakat.

Alokasi Anggaran Pemulihan Sektor Pertanian

Total alokasi dukungan pemulihan sektor pertanian di Aceh mencapai Rp1,7 triliun.

Sebesar Rp530 miliar disalurkan langsung ke daerah untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah melalui dana Tugas Pembantuan.

Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp1,2 triliun dikelola melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementan.

Bantuan tersebut berupa alat mesin pertanian serta bibit padi, jagung, dan komoditas lainnya yang disalurkan langsung kepada petani.

Pelaksanaan program dari dana Rp530 miliar yang disalurkan ke daerah semestinya rampung pada Juni lalu.

Namun, hingga kini realisasi anggaran tersebut baru mencapai 48 persen.

Arief mengingatkan perlunya percepatan dari semua pihak mengingat saat ini sudah memasuki bulan Agustus.

Jika tidak terserap sampai akhir tahun, sisa dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara.

Keterlambatan juga terjadi pada realisasi anggaran satker dan balai karena lambatnya usulan penetapan calon petani calon lokasi dari pemerintah daerah.

Tanpa kelengkapan administrasi tersebut, anggaran tidak dapat dicairkan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama mitra kerja juga mengalokasikan dana pribadi sekitar Rp40 miliar sebagai bentuk kepedulian awal.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sempat mengunjungi kediaman Menteri Pertanian di Jakarta untuk menyampaikan apresiasi.

Pertemuan tersebut memperkuat komitmen kedua belah pihak dalam mempercepat pemulihan pertanian di Aceh.