Sejumlah elite bisnis di China mendadak dilanda kepanikan luar biasa setelah pemerintah setempat resmi memberlakukan ketentuan pajak baru.

Kebijakan tersebut menetapkan besaran pungutan pajak mencapai 20 persen yang secara khusus menyasar sektor perwalian luar negeri atau offshore trust.

Pengaturan hukum ini selama ini banyak dimanfaatkan para miliarder untuk menyerahkan kepemilikan aset kepada pihak pengelola di luar wilayah teritorial.

Kementerian Keuangan bersama otoritas pajak setempat secara resmi merilis ketentuan tersebut untuk membidik sarana penyimpanan kekayaan keluarga.

Ratusan miliar dolar Amerika Serikat hingga saham pra-penawaran umum perdana menjadi target utama dari regulasi fiskal anyar tersebut.

Tenggat Waktu Singkat Memicu Perburuan Likuiditas

Berdasarkan ketentuan terbaru, para konglomerat yang memindahkan asetnya sejak awal tahun diwajibkan melakukan pelaporan secara transparan.

Pembayaran kewajiban pajak ini harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 22 Oktober mendatang atau dalam kurun waktu 90 hari.

Keterlambatan dalam proses pelaporan maupun penyelesaian pembayaran bakal langsung menghadapi ancaman sanksi tambahan dari otoritas.

Batas waktu yang sangat ketat ini kontan memicu gelombang kepanikan besar di pusat keuangan utama seperti Hong Kong dan Singapura.

Selain dua wilayah tersebut, sejumlah kawasan suaka pajak lain seperti Kepulauan Virgin Britania Raya turut menjadi titik penyimpanan.

Kewajiban mendadak ini memaksa para miliarder berburu uang tunai secara agresif demi melunasi tagihan fiskal sebelum batas akhir.

Sebagian kalangan bahkan mulai serius mempertimbangkan opsi penjualan aset secara masif di tengah kerumitan pemenuhan syarat administratif.

Para praktisi hukum dan konsultan keuangan melaporkan lonjakan konsultasi dari keluarga kaya yang berupaya mencari jalan keluar.