Industri pinjaman daring di Indonesia kembali menjadi sorotan penting setelah otoritas keuangan mencatat lonjakan modal asing yang masuk secara signifikan.

Otoritas Jasa Keuangan mendapati sebanyak 16 penyelenggara pinjaman daring memiliki tingkat wanprestasi 90 hari yang melampaui batas ambang 5% hingga periode Juni 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK Agusman menjelaskan bahwa tingginya risiko kredit macet tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan bayar debitur.

Selain kemampuan bayar, kualitas penerapan manajemen risiko oleh masing-masing penyelenggara juga dinilai ikut menentukan kondisi pembiayaan.

Oleh karena itu, pihak pengawas telah meminta perusahaan pinjaman daring terkait agar segera melaksanakan langkah-langkah perbaikan secara menyeluruh.

Pengawasan ketat terus dilakukan terhadap implementasi perbaikan tersebut demi menjaga kesehatan industri jasa keuangan digital.

Perusahaan dengan tingkat risiko tinggi bahkan dapat dimasukkan ke dalam status pengawasan intensif maupun khusus sesuai aturan.

Pertumbuhan Pendanaan Asing

Di tengah persoalan kredit macet tersebut, catatan menarik justru datang dari sektor pendanaan yang berasal dari para pemberi pinjaman luar negeri.

Hingga Juni 2026, akumulasi dana dari lender asing telah mencatatkan angka sebesar Rp17,28 triliun di dalam industri.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 34,18% jika dihitung secara tahunan atau year-on-year dari periode sebelumnya.

Jumlah dana asing itu setara dengan 16,43% dari total keseluruhan outstanding pendanaan industri pinjaman daring.

Total outstanding pendanaan industri pinjaman daring pada periode yang sama telah mencapai angka sebesar Rp105,14 triliun.

Menurut Agusman, pertumbuhan pendanaan luar negeri ini membuktikan bahwa pasar domestik masih memiliki daya tarik yang kuat.

Tingginya kepercayaan lender asing didorong oleh imbal balik yang dinilai cukup kompetitif di pasar pinjaman daring.

Namun demikian, pertumbuhan dana yang masuk tidak boleh mengabaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan.

Penyelenggara diwajibkan untuk terus memperkuat sistem penilaian kredit atau credit scoring agar risiko gagal bayar dapat ditekan.

Ekspansi bisnis yang masif harus selalu diimbangi dengan manajemen risiko yang ketat demi menjaga stabilitas sistem keuangan.