Sebuah siaran langsung dari Istana Negara sempat terhenti ketika sebuah kalimat penting hampir selesai diucapkan.

Pernyataan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama jajaran Kadin di Jakarta memancing respons resmi Kedutaan Besar Iran.

Pihak Iran menegaskan bahwa Republik Islam Iran tidak pernah mengejar senjata nuklir dan tidak akan melakukannya.

Perdebatan Batas Nuklir Sipil dan Militer

Perdebatan utama terletak pada perbedaan antara program nuklir sipil, kemampuan pengayaan uranium, dan kepemilikan senjata nuklir.

Banyak negara memanfaatkan teknologi nuklir untuk reaktor pembangkit listrik hingga penelitian pertanian tanpa mempunyai bom.

Dunia internasional kerap menyoroti dugaan bahwa kemampuan sipil tersebut dapat dialihkan menjadi kemampuan militer.

Iran selalu membantah tudingan itu dengan menyatakan program nuklirnya semata-mata ditujukan untuk tujuan damai.

Peran Fatwa Agama di Iran

Iran mendasarkan penolakannya terhadap bom nuklir pada doktrin resmi negara serta hukum syariat agama.

Ayatollah Ali Khamenei telah mengeluarkan fatwa bahwa memproduksi dan menggunakan senjata nuklir adalah perbuatan haram.

Fatwa tersebut menjadi menarik karena menegaskan pilihan moral untuk tidak melakukan sesuatu meski kemampuan teknisnya tersedia.

Negara-negara Barat tetap bersikap skeptis karena tingkat pengayaan uranium Iran dinilai telah mendekati ambang batas senjata.

Situasi ini memicu sanksi ekonomi serta perundingan panjang yang berlangsung selama dua dekade terakhir.

Peristiwa tersebut memberikan pelajaran penting bagi Indonesia mengenai ketelitian memilih kata dalam menjaga pertahanan negara.