Negara dan komunitas pemilik sumber daya alam harus mendapatkan manfaat paling besar dari kekayaan mineral di wilayah mereka sendiri.

Hal tersebut ditegaskan oleh para pembicara dalam perdebatan Dewan Keamanan PBB mengenai tata kelola sumber daya alam.

Tantangan dan Permintaan Mineral

Permintaan terhadap mineral transisi energi penting seperti litium, kobalt, nikel, dan unsur tanah jarang diperkirakan hampir tiga kali lipat pada 2030.

Aktivitas penambangan dilaporkan berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia serta berbagai konflik di sejumlah wilayah.

Dampak Eksploitasi Ilegal

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti bagaimana pendapatan dari eksploitasi ilegal menjauhkan prospek perdamaian global.

Praktik tersebut memperkuat aktor bersenjata dan kriminal, serta melemahkan insentif untuk mencapai kompromi politik.

Pentingnya Nilai Tambah

Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia Ngozi Okonjo-Iweala menyatakan bahwa tata kelola sumber daya yang baik merupakan wujud pembangunan perdamaian.

Pengolahan lokal dan industri bernilai tambah sangat mendesak untuk menggantikan kutukan sumber daya dengan berkah sumber daya.

Kerangka Kerja dan Doktrin Baru

Sejumlah delegasi turut memaparkan berbagai kerangka kerja regional maupun internasional yang ada guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas rantai pasok mineral.

Perwakilan Republik Demokratik Kongo menekankan enam prinsip dasar termasuk penghormatan permanen atas kedaulatan negara dan perang melawan impunitas ekonomi.

Kedaulatan Negara dan Rantai Pasok Global

Di sisi lain, perwakilan Federasi Rusia berpendapat bahwa tidak ada satu model tata kelola tunggal yang cocok untuk semua negara di dunia.

Sementara itu, perwakilan Dewan Kerja Sama Teluk menegaskan bahwa pengamanan rantai pasok global tidak boleh dipisahkan dari tata kelola sumber daya alam.