Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI memberikan keterangan resmi terkait makalah yang membahas program Makan Bergizi Gratis.

Makalah tersebut sempat mencatut nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis dalam usulan nominasi Nobel Perdamaian 2026.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto telah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi menyeluruh sejak tanggal 4 Agustus 2026.

Koordinasi dengan sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam naskah menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui isi paper tersebut.

Para pihak yang dicatut juga memastikan tidak pernah dimintai persetujuan serta tidak terlibat dalam proses penyusunan makalah.

Tim investigasi kementerian juga melakukan penelusuran terhadap status penulis utama dari makalah ilmiah yang berinisial DD.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa penulis utama tersebut belum menyandang jabatan akademik guru besar di perguruan tinggi.

Penulis utama tersebut juga tidak terafiliasi sebagai dosen dan baru saja menjalani sidang promosi doktor beberapa waktu lalu.

Penulis berinisial DD tersebut telah membuat surat pernyataan resmi serta menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini.

Kementerian memberikan penjelasan mengenai platform SSRN untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat luas.

SSRN bukanlah lembaga yang berwenang dalam menentukan proses Nobel, melainkan repositori publikasi preprint bagi para peneliti.

Keberadaan naskah di platform tersebut tidak berarti isinya telah diverifikasi atau diakui secara resmi oleh Komite Nobel.

Pencantuman nama seseorang dalam makalah di SSRN tidak otomatis menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan persetujuan.

Proses nominasi Nobel memiliki mekanisme tersendiri yang dilakukan oleh pihak berwenang dengan kerahasiaan ketat selama 50 tahun.

Penggunaan istilah nominasi dalam judul naskah tidak bisa diartikan sebagai adanya suatu nominasi resmi dari Komite Nobel.

Pihak kementerian menegaskan bahwa proses investigasi internal ini masih terus berjalan secara objektif dan profesional.

Langkah tegas akan diambil apabila ditemukan adanya pelanggaran etika akademik maupun ketentuan peraturan yang berlaku.