Ekosistem transportasi daring di Indonesia segera menghadapi perubahan besar melalui rancangan regulasi baru.

Pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden khusus yang membahas masa depan pengemudi ojek online.

Aturan tersebut dirumuskan untuk memberikan perlakuan khusus kepada para pengemudi agar naik tingkat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa rancangan regulasi itu mendorong pengemudi ojol memiliki status baru.

Para driver kendaraan roda dua tersebut diarahkan agar mendapatkan perlakuan setara sebagai pengusaha mikro.

Langkah ini diambil karena sektor transportasi berbasis aplikasi telah menjadi tumpuan penghidupan masyarakat luas.

Pemerintah berupaya menghadirkan perlindungan serta kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pekerja di sektor digital.

Selain status pengemudi, regulasi anyar ini turut mencakup aturan pembagian pendapatan antara aplikator dan driver.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan draf aturan tersebut dapat diterbitkan pada bulan Agustus 2026.

Penerapan aturan tahap awal ini difokuskan secara khusus bagi layanan pengangkutan penumpang roda dua.

Sementara itu, layanan transportasi roda empat atau taksi online belum dimasukkan ke dalam kelompok aturan perdana.

Namun demikian, pemerintah tetap membuka peluang perluasan cakupan untuk sektor hantaran barang dan makanan.

Pengaturan lanjutan terkait layanan pengiriman tersebut nantinya akan dikoordinasikan bersama Kementerian Komdigi.

Skema pembagian tarif sebesar 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen bagi aplikator juga dimasukkan.

Ketentuan persentase pembagian hasil tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa aspek perlindungan kerja tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan.

Kehadiran regulasi komprehensif ini diharapkan mampu memperjelas relasi kerja di dalam industri digital.