Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil sikap tegas menyikapi dugaan tindakan tidak berempati dari tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan yang terbukti mencibir pasien pengguna BPJS Kesehatan bakal segera mendapatkan sanksi peringatan.

Isu ini mencuat setelah perbincangan mengenai dugaan cibiran terhadap seorang pasien BPJS viral di media sosial.

Pasien tersebut dilaporkan telah meninggal dunia usai menuai sorotan publik luas akibat insiden pelayanan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan telah menginstruksikan Dinas Kesehatan agar menindaklanjuti persoalan ini.

Pihaknya meminta agar peringatan diberikan kepada pihak mana pun yang melakukan tindakan tidak pantas terhadap pasien.

Pramono menyampaikan instruksi tersebut secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Kamis, 6 Agustus 2026.

Ia menegaskan bahwa hak warga untuk memperoleh layanan kesehatan lewat BPJS Kesehatan sudah dilindungi undang-undang.

Seluruh tenaga medis diinstruksikan memberikan pelayanan secara setara tanpa memandang status sosial pasien.

Menurutnya, sektor kesehatan dan pendidikan menjadi dua bidang yang mendapat prioritas utama dalam kepemimpinannya.

Pramono berkomitmen penuh untuk terus menjaga kualitas pelayanan publik pada kedua sektor penting tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga diminta untuk mempelajari kasus viral itu secara mendalam dan mengambil langkah tepat.

Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pelayanan medis yang manusiawi serta profesional.

Tindakan diskriminatif dalam bentuk apa pun dinilai tidak sejalan dengan komitmen pelayanan publik di ibu kota.