Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kabar lebih lanjut dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat.

Sikap tersebut diambil terkait adanya wacana usulan penggantian nama untuk rancangan undang-undang tersebut di parlemen.

Ia menjelaskan bahwa aturan hukum tersebut merupakan sebuah rancangan inisiatif yang berasal langsung dari pihak DPR RI.

Selain itu, draf regulasi itu juga telah resmi masuk ke dalam daftar program legislasi nasional yang sedang berjalan.

Pemerintah secara kelembagaan tentu harus menunggu kepastian sikap dari parlemen mengenai wacana perubahan penamaan itu.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Supratman Andi Agtas saat berada di wilayah Jakarta pada hari Kamis.

Apabila DPR RI telah mengambil langkah konkret terkait penamaan, pemerintah bersama parlemen akan menyusun daftar inventarisasi masalah.

Usulan perubahan nomenklatur itu sendiri muncul berdasarkan berbagai masukan dari kalangan ahli hukum dalam rapat dengar pendapat.

Komisi III DPR RI sebelumnya menggelar rapat bersama sejumlah pakar untuk mendengarkan pandangan mendalam mengenai istilah hukum.

Dalam rapat tersebut, muncul perdebatan makna antara penggunaan istilah perampasan aset dan juga istilah pemulihan aset.

Pakar menilai istilah perampasan memiliki konotasi yang jauh lebih tegas sekaligus represif di mata masyarakat.

Sementara itu, istilah pemulihan dinilai membawa nuansa yang lebih humanis serta bersifat restoratif bagi publik.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa lembaganya masih terus mengkaji berbagai usulan nama.

Salah satu opsi saran penamaan alternatif yang sempat mencuat dalam dinamika pembahasan di parlemen adalah peralihan aset.