Pajak Marketplace Ditunda, idEA Nilai Langkah Ini Jaga Daya Beli
Asosiasi E-Commerce Indonesia memberikan tanggapan resmi terkait keputusan pemerintah menunda penerapan pemungutan pajak bagi pedagang lokapasar.
Kebijakan penundaan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjaga daya beli masyarakat.
Melalui siaran pers, pihak asosiasi menyatakan menghormati langkah penundaan aturan perpajakan yang semestinya berlaku dalam waktu dekat.
Sejumlah platform belanja daring anggota asosiasi telah melakukan berbagai persiapan matang sebelum penundaan ini resmi diputuskan.
Persiapan tersebut meliputi pengujian sistem, penyesuaian proses bisnis, hingga sosialisasi kepada para penjual di dalam platform.
Anggota yang tergabung mencakup Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli yang sebelumnya telah bersiap memenuhi ketentuan.
Apabila pemerintah kembali menetapkan jadwal baru, seluruh platform tersebut menyatakan siap mengikuti arahan resmi yang berlaku.
Berbagai rangkaian persiapan yang sudah dilakukan dinilai tetap menjadi modal penting bagi para pelaku industri digital.
Pihak asosiasi berharap komunikasi serta koordinasi erat antara pemerintah dan industri terus terjaga dengan baik.
Langkah ini dianggap krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelola platform maupun para pelaku usaha di tanah air.
Direktorat Jenderal Pajak memutuskan menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 sampai 31 Oktober 2026.
Aturan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut kini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 November 2026.
Keputusan penundaan diambil sebagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
Penunjukan platform sebagai pemungut pajak yang telah diterbitkan sebelumnya nantinya akan dibatalkan untuk kemudian diproses ulang.
Dana pajak yang telanjur dipungut oleh lokapasar dari pedagang dalam negeri dipastikan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
Pemerintah menegaskan bahwa penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan melainkan sekadar menggeser waktu pelaksanaannya.
Update Terbaru
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB






