Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus dugaan pemalsuan dokumen jaminan fidusia.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp30 juta dalam perkara tersebut.

Perkara ini bermula ketika terdakwa mengajukan dua fasilitas kredit kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Pollux pada Maret 2024.

Fasilitas tersebut meliputi Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp100 juta dan Kredit Jangka Pendek sebesar Rp350 juta.

Sebagai agunan, terdakwa menyerahkan dua kendaraan BMW yang diikat dengan akta serta sertifikat jaminan fidusia.

Berdasarkan keterangan pihak bank, terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak enam kali sebelum menghentikan pembayaran.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti dengan sengaja memberikan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian.

Modus operandi yang terungkap di persidangan mencakup penggunaan identitas berbeda saat pengajuan kredit.

Terdakwa juga menyerahkan dokumen BPKB yang diduga tidak sah sebagai agunan kepada bank.

Pihak BPR Pollux menyatakan sikap menghormati putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut.

Manajemen bank turut mengapresiasi proses penegakan hukum yang telah berjalan secara transparan.

Langkah hukum ini dinilai sebagai upaya menjaga amanah nasabah serta melindungi aset perusahaan.

Perseroan menegaskan komitmennya untuk menempuh jalur hukum terhadap setiap pihak yang merugikan.

Kendati demikian, putusan pengadilan tersebut saat ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Peluang untuk melakukan upaya hukum lanjutan masih terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Aturan tersebut juga dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku.

Pembayaran denda sebesar Rp30 juta wajib diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan inkracht.

Jika denda tidak dibayarkan, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutup kewajiban.