Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendorong agar skema tanggung jawab sosial perusahaan mengalami pergeseran signifikan.

Program tersebut tidak lagi dipandang sekadar sebagai bantuan sosial semata.

Kebijakan baru ini mengarahkan agar program sosial korporasi bertransformasi menjadi bagian bisnis inti.

Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro dan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, M.

Riza Damanik, menyampaikan gagasan tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan dalam acara Bangun Bangsa Conference 2026 yang berlangsung di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

Penggunaan dana dari korporasi harus mulai diarahkan secara strategis untuk memperkuat rantai pasok industri nasional.

Pihaknya menilai bahwa langkah ini penting agar sektor usaha kecil bisa masuk ke dalam ekosistem industri yang lebih besar.

Model pengembangan usaha di Jepang dijadikan sebagai salah satu contoh keberhasilan integrasi sektor kecil.

Negara tersebut sukses mengintegrasikan usaha kecil ke dalam rantai pasok industri otomotif dan elektronik.

Integrasi tersebut terbukti mampu meningkatkan keterlibatan usaha lokal hingga mendominasi produk ekspor.

Pendekatan serupa diharapkan mampu mendongkrak daya saing dan menghasilkan pelaku usaha yang lebih unggul.

Selain itu, aspek pembiayaan juga disorot sebagai elemen krusial dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Alokasi pembiayaan tidak boleh sekadar dinilai dari besaran nominal yang dikucurkan.

Kualitas dampak pembiayaan terhadap perekonomian secara keseluruhan harus menjadi ukuran utama.

Instrumen pembiayaan harus dimanfaatkan untuk melahirkan lebih banyak wirausaha baru.

Penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas juga menjadi target dari optimalisasi instrumen pembiayaan tersebut.