Pemerintah memberikan tanggapan resmi terkait maraknya ajakan aksi unjuk rasa di media sosial menjelang peringatan HUT RI pada bulan Agustus.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak penuh menyampaikan pendapat di muka umum.

Ia memastikan tidak ada satu pun pihak di dalam jajaran pemerintahan yang melarang warga negara untuk menggelar demonstrasi.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah berulang kali menekankan bahwa kritik dari masyarakat merupakan masukan penting.

Kendati demikian, pemerintah memberikan catatan tegas agar aksi penyampaian aspirasi tersebut dilakukan secara tertib.

Warga dipersilakan berunjuk rasa asalkan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas dan tidak merusak fasilitas.

Menurut Djamari, fokus utama larangan pemerintah bukan pada aksi demonstrasinya melainkan tindakan anarkis.

Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi pihak yang melakukan perusakan kantor pemerintahan.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menanggapi peredaran video demonstrasi berisikan narasi kerusuhan.

Ia memastikan video yang beredar di media sosial tersebut merupakan informasi yang tidak benar.

Rekaman kerusuhan itu diduga kuat merupakan video lama yang sengaja disebarkan kembali oleh pihak tertentu.

Aparat keamanan bersama jajaran terkait telah bekerja secara maksimal untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Pemerintah bersama unsur TNI dan Polri terus memastikan keamanan serta ketertiban di berbagai daerah agar tidak termakan informasi keliru.

Upaya pengamanan tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh demi menjaga stabilitas nasional tetap terkendali.