Otoritas Israel kembali merencanakan pembangunan ribuan unit rumah baru untuk memperluas ekspansi.

Proyek tersebut mencakup pembangunan sebanyak 2.300 unit rumah di kawasan Yerusalem Timur.

Organisasi non-profit Ir Amim melaporkan bahwa pembangunan itu berdiri di atas tanah warga Palestina.

Lahan tersebut disita berdasarkan penerapan Undang-Undang Properti Absen Israel.

Ir Amim menyoroti setidaknya ada 28 dunam atau sekitar 6,9 hektare tanah milik warga Palestina yang disita.

Area tanah tersebut diklasifikasikan sebagai tanah negara sebelum dialokasikan untuk pembangunan permukiman.

Organisasi tersebut mewanti-wanti potensi penyitaan lanjutan lahan milik warga Palestina lainnya.

Lokasi yang ditetapkan untuk proyek itu mencakup area kebun zaitun yang luas.

Pohon-pohon kuno di kebun tersebut mencerminkan kepemilikan pribadi yang sah milik warga Palestina.

Ir Amim menduga pepohonan zaitun itu akan dicabut apabila proyek pembangunan tersebut dimulai.

Rencana ini juga dinilai bakal semakin mengisolasi wilayah Yerusalem Timur dari Betlehem di Tepi Barat.

Sebelumnya pada Februari lalu, Israel mengumumkan prosedur pendaftaran tanah di Area C Tepi Barat atas nama negara.

Undang-undang kepemilikan itu mengizinkan pendaftaran saat warga Palestina tidak dapat membuktikan dokumen resmi.

Banyak warga Palestina memegang tanah secara turun-temurun tanpa dokumen kepemilikan formal.

Kondisi tersebut terjadi setelah prosedur pemukiman tanah ditangguhkan sejak pendudukan Israel di Tepi Barat pada 1967.